Ahli Warta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan tanggapannya terkait wacana mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Haedar menilai bahwa isu ini perlu dikaji lebih dalam oleh pemerintah dan legislatif dari berbagai aspek sebelum diambil keputusan.
Haedar menyampaikan, “Pemikiran-pemikiran yang berkembang seputar wacana ini tentu akan dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah dan legislatif. Semua hal harus dikaji secara multi-aspek untuk memperoleh solusi yang terbaik,” ujar Haedar saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada Rabu. Menurut Haedar, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD harus dilihat secara holistik dan tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada.
Sebelumnya, wacana ini diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, karena menurutnya sistem politik yang berlaku saat ini dinilai sangat mahal dan tidak efisien, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Presiden Prabowo menganggap bahwa sistem yang diterapkan di Indonesia, yang mengharuskan pemilihan langsung untuk kepala daerah, sangat membebani keuangan negara dan tidak efektif, terutama dalam hal biaya.
“Pak Prabowo memiliki pandangan yang berorientasi ke depan dan tentunya beliau ingin menciptakan sistem yang lebih efisien. Namun, tentu DPRD sebagai lembaga yang terlibat dalam proses ini juga akan mempertimbangkan berbagai hal sebelum menyetujui perubahan ini,” tambah Haedar. Menurut Haedar, meskipun ide tersebut mungkin memiliki tujuan baik, setiap wacana besar seperti ini harus dibahas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan organisasi masyarakat (ormas) besar, guna mendalami segala konsekuensi dari perubahan sistem ini.
Terkait dengan Pilkada 2024 yang tengah berlangsung, Haedar juga menyampaikan pesan penting kepada para kepala daerah yang terpilih. Ia mengingatkan mereka untuk segera mempersiapkan diri menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat, dengan tujuan utama untuk kepentingan publik. “Para kepala daerah yang terpilih harus mulai berpikir bagaimana menjalankan amanat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, tanpa terjebak dalam euforia kemenangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Haedar menekankan bahwa aset dan kekayaan negara yang ada di daerah harus dijaga dan dikelola dengan hati-hati sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan tidak terganggu oleh sengketa politik pasca-pemilihan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan memperkuat pemerintahan daerah yang solid agar tidak terjebak dalam perpecahan yang hanya akan merugikan masyarakat.
Sementara itu, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD semakin mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti efisiensi politik di negara-negara tetangga yang dinilai lebih sederhana dan murah. Ia mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang memiliki sistem di mana DPRD atau legislatif yang terpilih langsung menentukan kepala daerah mereka. Menurut Prabowo, sistem semacam ini lebih efisien karena tidak memerlukan biaya besar yang seringkali menjadi beban bagi negara dan masyarakat.
“Negara-negara tetangga kita lebih efisien dalam hal ini. Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, mereka juga yang memilih gubernur atau bupati. Ini lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
Meski begitu, wacana ini masih membutuhkan kajian mendalam dan diskusi antara berbagai pihak sebelum diimplementasikan. Menurut Haedar, perubahan sistem pemilihan kepala daerah memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, legislatif, hingga masyarakat, untuk memastikan bahwa langkah yang diambil akan membawa manfaat yang lebih besar bagi negara.
