Ahli Warta – Media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa militer Israel semakin dekat untuk menerapkan “Rencana Jenderal” di Gaza Utara. Rencana ini bertujuan untuk mencegah warga Palestina yang telah mengungsi akibat konflik kembali ke rumah mereka. Berdasarkan laporan dari Ynet, sepertiga wilayah utara Jalur Gaza kemungkinan besar akan tetap kosong dari pemukiman warga Palestina, kecuali jika ada perubahan signifikan melalui kesepakatan gencatan senjata.
Investigasi yang dilakukan oleh Ynet mengungkapkan bahwa Komando Selatan tentara Israel tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa kawasan seperti Jabaliya, Beit Hanoun, dan Beit Lahia tidak dihuni kembali oleh penduduknya. Proses “pembersihan sistematis” wilayah ini disebut sebagai bagian inti dari implementasi rencana tersebut.
Menurut laporan, langkah ini dimaksudkan untuk mengubah struktur demografis wilayah Gaza Utara dengan mengosongkan area tertentu dari populasi Palestina. “Rencana Jenderal” ini diduga akan memaksa ribuan warga Palestina tetap berada di pengungsian, sementara pertempuran terus berlangsung di kawasan tersebut.
Sumber yang dikutip oleh The Times of Israel menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merasa yakin bahwa ia dapat melanjutkan strategi ini dengan dukungan politik yang lebih besar, terutama di bawah pengaruh politik luar negeri Amerika Serikat. Salah satu sumber menambahkan bahwa Netanyahu memandang masa kepemimpinan mantan Presiden AS Donald Trump sebagai peluang untuk mendapatkan kebebasan lebih luas dalam menerapkan kebijakan ini.
Namun, laporan ini juga mengungkapkan adanya perdebatan internal di Israel. Beberapa kalangan di militer dan politik Israel masih mempertimbangkan apakah pemerintahan militer permanen di Jalur Gaza adalah langkah yang tepat. Meskipun demikian, beberapa prediksi menyebutkan bahwa kehadiran militer Israel di kawasan tersebut kemungkinan akan berlangsung setidaknya hingga tahun 2026.
Situasi di Gaza terus memburuk, dengan lebih dari 250 warga Palestina dilaporkan tewas di seluruh wilayah tersebut dalam dua hari terakhir saja. Selain itu, sekitar 100.000 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka, sementara ribuan lainnya kehilangan nyawa di wilayah utara Jalur Gaza hanya dalam beberapa bulan terakhir.
Langkah Israel untuk menerapkan “Rencana Jenderal” ini menuai kritik keras dari komunitas internasional, yang menilai tindakan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan perubahan demografis yang permanen. Para pengamat dan kelompok hak asasi manusia menyoroti bahwa tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa yang melarang pengusiran paksa penduduk sipil dari rumah mereka.
Banyak pihak berharap kesepakatan gencatan senjata dapat segera tercapai guna mengakhiri penderitaan warga Palestina yang terus meningkat. Namun, dengan rencana militer Israel yang semakin agresif, prospek perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut tampak semakin jauh dari kenyataan.
Konflik di Jalur Gaza, terutama di wilayah utara, terus menjadi isu global yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari masyarakat internasional. Sementara itu, warga Palestina yang telah kehilangan rumah mereka menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, dengan harapan akan perdamaian yang kian redup.
