Ahli Warta – Pemerintah China menanggapi dengan tegas usulan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh sejumlah politikus Amerika Serikat (AS) pada 17 Desember 2024, yang menargetkan China terkait krisis fentanil di AS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa China tidak akan menerima tuduhan yang berusaha memutarbalikkan fakta dan menyebarkan disinformasi terkait upaya China dalam memerangi narkoba.
Lin menanggapi langsung tuduhan yang dilontarkan oleh anggota parlemen AS, yang berencana untuk mengecam peran China dalam krisis fentanil. Salah satu RUU yang diajukan akan memberi wewenang kepada AS untuk mengenakan sanksi kepada perusahaan-perusahaan China yang diduga berperan dalam memproduksi dan mengekspor bahan kimia prekursor untuk fentanil. Bahan kimia ini digunakan oleh kartel narkoba di Meksiko untuk memproduksi fentanil yang beredar di AS, yang telah menyebabkan ribuan kematian akibat overdosis.
Menurut Lin Jian, China memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap upaya antinarkotika dan memiliki salah satu kebijakan pengendalian narkoba yang paling ketat di dunia. Lin juga menegaskan bahwa China telah memasukkan banyak zat terlarang ke dalam daftar yang dilarang dan menjalankan program pengendalian narkoba yang sangat ketat. Otoritas China secara rutin membasmi peredaran bahan kimia prekursor secara ilegal dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan terkait mematuhi peraturan yang berlaku.
China tidak hanya menanggapi masalah narkoba di dalam negeri, tetapi juga secara aktif berusaha menanggulangi perdagangan narkoba di tingkat internasional. Lin Jian menegaskan bahwa AS harus mencari akar penyebab masalah penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, terutama terkait dengan meningkatnya permintaan akan narkoba di kalangan masyarakatnya. Menurut Lin, daripada menyalahkan negara lain, para politikus AS seharusnya berfokus pada tindakan yang lebih praktis untuk memperkuat pengendalian narkoba domestik dan mengurangi permintaan.
RUU yang diajukan oleh beberapa anggota parlemen AS, termasuk Jake Auchincloss dari Partai Demokrat, bertujuan untuk menekan China dengan menuntut pertanggungjawaban atas ekspor bahan kimia prekursor yang digunakan untuk memproduksi fentanil. Salah satu RUU, yang dikenal dengan nama Fentanil PKC Sanctions Bill, akan memberi wewenang kepada AS untuk memutuskan akses perusahaan-perusahaan China ke sistem perbankan AS dan melarang mereka melakukan transaksi dengan pelabuhan dan pasar daring yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal.
Meskipun demikian, pemerintah China berulang kali menegaskan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan ekspor bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi fentanil. Sejak beberapa tahun terakhir, China telah bekerja sama dengan AS untuk membendung ekspor bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memproduksi obat-obatan terlarang, meskipun tuduhan terkait hal ini tetap menjadi sumber ketegangan diplomatik.
Fentanil, yang awalnya digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit di dunia medis, kini telah menjadi salah satu penyebab utama epidemi kecanduan narkoba di AS. Fentanil memiliki potensi untuk menyebabkan overdosis yang fatal, dengan sekitar 100.000 kematian tercatat setiap tahunnya akibat overdosis narkoba di AS. Oleh karena itu, pemerintah AS terus mencari cara untuk menanggulangi masalah ini, termasuk dengan meminta China bertanggung jawab atas produksi bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuat fentanil.
Namun, China membantah tuduhan bahwa mereka menjadi sumber utama bahan kimia prekursor fentanil yang disalurkan ke kartel narkoba di Meksiko. Meskipun demikian, pihak berwenang China tetap berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap perdagangan bahan kimia yang digunakan dalam produksi narkoba, serta terus berupaya untuk memperbaiki kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan narkoba global.
Dalam situasi ini, kedua negara, China dan AS, memiliki pandangan yang berbeda terkait penyebab dan solusi atas krisis fentanil. China menyarankan agar AS lebih fokus pada pengendalian narkoba di dalam negeri, sementara AS berharap China dapat lebih tegas dalam menindak perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi bahan kimia prekursor fentanil.
