https://www.antaranews.com
Ahli Warta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) resmi memecat tiga tokoh besar, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, dari keanggotaan partai. Keputusan ini, yang diumumkan pada Sabtu, 14 Desember 2024, menandai berakhirnya hubungan mereka dengan PDI Perjuangan. Namun, keputusan pemecatan ini tidak dilakukan dengan serta-merta selama masa Pilpres 2024, melainkan setelah proses pemilu selesai.
Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, menjelaskan alasan mengapa pihaknya memilih untuk tidak memecat Jokowi selama Pilpres. Deddy menegaskan bahwa partainya mematuhi prinsip etik dan moralitas politik, menghormati Jokowi sebagai Presiden yang harus dihargai sepanjang masa jabatannya. Dengan demikian, pemecatan terhadap Jokowi dan kader lainnya dilakukan setelah proses Pilpres dan pemilu lainnya selesai, untuk menjaga martabat dan citra presiden yang sedang menjabat.
Selama masa Pilpres 2024, PDI Perjuangan lebih fokus pada pemenangan calon-calon partai di berbagai level, baik itu calon presiden, legislatif, maupun kepala daerah. Pemecatan ini bukan hanya soal Jokowi dan keluarganya, namun juga menyangkut evaluasi terhadap seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. “Setelah pesta demokrasi selesai, baru kami mengumpulkan kader-kader untuk dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Deddy dalam siaran pers.
Keputusan untuk menunda pemecatan Jokowi juga bertujuan untuk menghindari narasi negatif yang mungkin timbul jika Jokowi dipecat pada masa Pilpres. Salah satunya, ada kemungkinan munculnya anggapan bahwa pemecatan tersebut terkait dengan pencalonan anak Jokowi, Gibran, sebagai calon wakil presiden dari pihak lawan politik PDI Perjuangan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan memilih untuk melaksanakan pemecatan setelah kontestasi politik selesai untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar berdasarkan pada aturan dan disiplin partai, bukan karena faktor politik pribadi.
Pada 14 Desember 2024, DPP PDI Perjuangan akhirnya mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, yang membacakan tiga surat pemecatan secara berurutan. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pemecatan ini merupakan sanksi partai terhadap ketiganya, yang diharuskan untuk berhenti dari kegiatan yang mengatasnamakan PDI Perjuangan dan tidak lagi menduduki jabatan apapun di dalam partai.
Komarudin juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran, dan Bobby setelah surat pemecatan diterbitkan. Selain itu, keputusan ini akan dipertanggungjawabkan dalam Kongres Partai PDI Perjuangan yang akan datang.
Surat pemecatan tersebut diteken oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Jokowi pertama kali bergabung dengan PDI Perjuangan pada tahun 2014, sementara Gibran dan Bobby bergabung pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing.
Dengan keputusan ini, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya terhadap disiplin internal dan aturan partai, serta menunjukkan bahwa meskipun ada dinamika politik yang berkembang, setiap keputusan yang diambil partai harus berdasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip partai.
