https://www.antaranews.com
Ahli Warta – Perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik di Indonesia masih kerap menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari hujatan psikologis hingga kekerasan fisik. Hal ini diungkapkan dalam survei yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang memotret pengalaman para perempuan di politik, khususnya menjelang Pemilu 2024.
Dalam diskusi daring yang digelar BRIN pada Rabu di Jakarta, peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, Kurniawati Hastuti Dewi, memaparkan hasil survei yang dilakukan pada Juni 2023. Survei ini melibatkan 283 perempuan anggota organisasi nonpemerintah dari 30 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 45 responden memiliki pengalaman langsung dalam kontestasi politik, baik sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 dan 2024 maupun sebagai kandidat kepala desa atau kelurahan.
Menurut survei, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan dalam politik adalah hujatan psikologis atau ucapan yang merendahkan kemampuan mereka untuk berkiprah di bidang tersebut. Sebanyak 26,7 persen responden mengaku kadang-kadang mengalami hujatan semacam ini, 11,1 persen sering mengalaminya, dan 4,4 persen bahkan selalu menghadapi situasi tersebut.
Tidak hanya hujatan psikologis, ancaman kekerasan fisik juga menjadi masalah serius yang dihadapi perempuan dalam politik. Survei mencatat 22,2 persen responden kadang mengalami ancaman atau kekerasan fisik, sementara 2,2 persen lainnya melaporkan sering mengalaminya. Selain itu, responden juga menyebutkan adanya perusakan alat kampanye atau alat peraga politik yang mereka gunakan, menambah beban tekanan dalam perjalanan mereka di dunia politik.
Kurniawati menjelaskan bahwa fenomena ini semakin terlihat jelas menjelang Pemilu 2024, terutama dengan tren digitalisasi kampanye yang memanfaatkan media sosial. Platform digital, meskipun menawarkan ruang untuk menjangkau lebih banyak audiens, juga menjadi tempat berkembangnya hoaks dan serangan verbal terhadap calon legislatif perempuan.
Situasi serupa juga dialami perempuan yang bergerak di tingkat akar rumput dalam memperjuangkan isu-isu sosial. Hujatan psikologis kembali menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Sebanyak 27,21 persen responden melaporkan kadang mengalami hujatan, 7,42 persen sering mengalaminya, dan 3,53 persen mengaku selalu menghadapi perendahan secara verbal. Bahkan, beberapa responden menyebut mereka juga menjadi korban fitnah dan kekerasan fisik akibat aktivitas yang mereka lakukan.
Menurut Kurniawati, data ini mencerminkan betapa masalah kekerasan terhadap perempuan dalam politik sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Istilah cost of politics kerap digunakan untuk membenarkan tekanan yang dialami perempuan yang memilih aktif dalam dunia politik. Namun, ia menekankan bahwa cara pandang seperti ini harus diubah. Kekerasan dan diskriminasi tidak boleh dianggap sebagai hal normal atau harga yang harus dibayar untuk berkontribusi dalam dunia politik.
Kurniawati berharap hasil survei ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam memahami bahwa perempuan di politik tidak seharusnya menjadi korban diskriminasi atau kekerasan. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan pendekatan yang lebih inklusif dan protektif dapat diterapkan dalam dunia politik, sehingga perempuan dapat berkontribusi tanpa harus menghadapi tekanan yang tidak semestinya.
Langkah konkret diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk memberikan edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender, menciptakan lingkungan politik yang lebih ramah perempuan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam politik. Perempuan yang berani berkiprah di politik bukan hanya memperjuangkan hak mereka, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memastikan mereka mendapatkan ruang yang aman dan adil untuk berkarya.
