Sumber: antaranews.com
Ahli Warta – Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea/RRDK) menyampaikan kecaman terhadap Kelompok 7 (G7) setelah blok tersebut menyoroti program nuklir negara itu. Media pemerintah Korea Utara, pada Senin (17/3), melaporkan bahwa kritik tersebut disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh para menteri luar negeri G7 dalam pertemuan di Charlevoix, Kanada, pada Jumat (14/3). Dalam pernyataan tersebut, G7 menuntut agar Korea Utara melucuti semua senjata nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya, termasuk program rudal balistik yang terus dikembangkan.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap tuntutan yang diajukan oleh negara-negara anggota G7. Pernyataan yang dirilis melalui Kantor Berita Pusat Korea (Korean Central News Agency/ KCNA) menyebutkan bahwa Korea Utara tidak akan membiarkan pihak mana pun ikut campur dalam urusan kedaulatan dan kebijakan dalam negerinya.
Menurut pernyataan tersebut, negara-negara anggota G7 justru dianggap sebagai pihak yang memanfaatkan senjata nuklir demi kepentingan politik dan militer mereka. Selain itu, tindakan G7 yang terus mempromosikan “berbagi nuklir” dan “tawaran penangkalan yang diperluas” dinilai sebagai bentuk penyebaran senjata nuklir yang ilegal serta berbahaya. Korea Utara menilai bahwa kelompok negara maju tersebut seharusnya menjadi pihak pertama yang melucuti senjata nuklir secara menyeluruh sebelum meminta hal yang sama dari negara lain.
Kritik tajam juga dilontarkan terhadap G7 yang disebut sebagai akar permasalahan dalam ketidakstabilan nuklir di dunia. Korea Utara menyatakan bahwa kekacauan global yang berkaitan dengan senjata nuklir justru berasal dari kebijakan-kebijakan negara-negara Barat yang cenderung agresif dan mendominasi negara lain. Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh G7 tidak akan memengaruhi kebijakan nuklir Korea Utara yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Korea Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan persenjataan nuklir baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap ancaman yang berasal dari luar negeri, khususnya dari negara-negara yang tergabung dalam G7. Pemerintah Korea Utara menilai bahwa kepemilikan senjata nuklir menjadi bagian dari strategi pertahanan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara mereka.
Sebagai negara pemilik senjata nuklir, Korea Utara mengklaim bahwa penguatan sistem pertahanannya bertujuan untuk menjaga perdamaian, tidak hanya bagi kawasan Asia Timur, tetapi juga untuk keamanan global. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa langkah-langkah pengembangan senjata yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab dalam menghadapi ancaman yang ada.
Ketegangan antara Korea Utara dan negara-negara Barat, terutama yang tergabung dalam G7, terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara berulang kali menolak tekanan internasional yang meminta penghentian program nuklirnya, dengan alasan bahwa kebijakan pertahanannya sepenuhnya merupakan hak kedaulatan yang tidak dapat diintervensi oleh negara lain.
Sebaliknya, negara-negara G7 berpendapat bahwa keberadaan senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi stabilitas kawasan. Mereka terus menyerukan agar program nuklir negara tersebut dihentikan guna mengurangi potensi konflik di Semenanjung Korea serta di seluruh dunia. Namun, hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa Korea Utara akan mengubah kebijakannya terkait pengembangan senjata nuklir.
Ketidaksepakatan antara Korea Utara dan G7 diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya persaingan geopolitik. Sementara negara-negara Barat mendesak pelucutan senjata, Korea Utara tetap bersikeras mempertahankan serta memperkuat kemampuan militernya guna menghadapi segala bentuk ancaman eksternal.
