Ahli Warta – Pemerintah Malaysia menyambut pemulangan dua warganya yang sebelumnya ditahan di Kamp Tahanan Guantanamo Bay, Kuba, sejak 2006. Kedua individu tersebut, Mohammed Farik bin Amin dan Mohammed Nazir bin Lep, dikaitkan dengan kasus pemboman di Bali pada 2002 yang menewaskan 202 orang. Pemulangan ini dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan diterima berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta dukungan Malaysia terhadap keadilan universal.
Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, dalam pernyataan resminya di Kuala Lumpur pada Rabu, menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia telah mempersiapkan program reintegrasi yang komprehensif untuk kedua warga negara tersebut. Program ini mencakup layanan dukungan, kesejahteraan, serta pemeriksaan kesehatan.
“Sebagai bagian dari prinsip Malaysia Madani, kami memastikan kesejahteraan kedua individu ini melalui program reintegrasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan kesehatan yang memadai,” ungkap Saifuddin.
Mohammed Farik bin Amin dan Mohammed Nazir bin Lep sebelumnya ditangkap bersama Encep Nurjaman atau yang dikenal sebagai Hambali, seorang Warga Negara Indonesia (WNI). Ketiganya ditahan pada tahun 2003 di Thailand sebelum dipindahkan ke fasilitas tahanan Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA). Setelah tiga tahun, mereka kemudian dibawa ke Guantanamo Bay pada tahun 2006.
Pada tahun 2021, Jaksa Militer AS resmi mengajukan tuntutan terhadap ketiga tersangka atas keterlibatan mereka dalam pengeboman di Bali tahun 2002 dan serangan bom di Jakarta pada tahun 2003. Tuntutan tersebut mencakup dakwaan konspirasi dalam serangkaian serangan yang menimbulkan korban jiwa, termasuk tujuh warga negara AS.
Dalam persidangan yang berlangsung pada Januari 2024 di Pengadilan Tentara di Guantanamo Bay, kedua warga Malaysia tersebut mengaku bersalah atas konspirasi yang berkaitan dengan serangan bom di Bali pada Oktober 2002. Ledakan tersebut menewaskan lebih dari 200 orang, termasuk turis asing. Namun, mereka membantah tuduhan terkait serangan bom di Hotel JW Marriott Jakarta pada tahun 2003.
Proses pemulangan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Malaysia untuk menjamin perlindungan warganya, meskipun terlibat dalam kasus internasional yang kontroversial. Selain itu, langkah ini menunjukkan pendekatan yang mengedepankan kesejahteraan dan reintegrasi, di mana fokus diberikan pada pemulihan dan rehabilitasi setelah masa tahanan yang lama.
Malaysia juga menegaskan bahwa program reintegrasi ini mencerminkan komitmennya terhadap hak asasi manusia, sekaligus memastikan individu yang terlibat dapat kembali ke masyarakat dengan dukungan yang memadai. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada kondisi psikologis dan fisik kedua individu tersebut setelah penahanan yang berlangsung hampir dua dekade.
Kasus ini menjadi sorotan internasional, mengingat keterlibatan Guantanamo Bay, yang dikenal sebagai fasilitas penahanan kontroversial. Selain itu, fakta bahwa para tahanan ini terlibat dalam aksi terorisme besar membuat proses hukum mereka menjadi sangat kompleks dan penuh tekanan diplomatik.
Pemulangan ini juga mencerminkan dinamika hubungan diplomatik antara Malaysia dan Amerika Serikat. Dengan pemindahan kedua individu ini, Malaysia menunjukkan keseriusannya dalam menangani warganya yang terkait dengan kasus internasional, sekaligus berupaya untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Ke depan, kedua individu ini diharapkan dapat melalui proses integrasi yang baik ke dalam masyarakat, di bawah pengawasan Pemerintah Malaysia. Pemerintah akan terus mengupayakan langkah-langkah yang mendukung reintegrasi secara aman dan damai, sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.
Dengan langkah ini, Malaysia berupaya menunjukkan bahwa prinsip keadilan universal dan perlindungan warganya tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan domestik maupun hubungannya dengan dunia internasional.
