https://www.antaranews.com
Ahli Warta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi di Suriah setelah rezim Bashar al-Assad tumbang. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah transformasi kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok ini mulai menunjukkan upaya untuk menjadi lebih moderat, tetapi BNPT tetap menganggapnya sebagai ancaman potensial.
Dalam sebuah talkshow bertajuk “Waspada Terorisme Setelah Assad Tumbang” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (17/12), Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya, Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT RI, menyatakan pentingnya memantau perubahan strategi kelompok radikal seperti HTS. Menurutnya, kelompok ini sedang mencoba mengubah citra menjadi lebih moderat, yang serupa dengan strategi Taliban di Afghanistan. Namun, langkah transformasi tersebut tidak boleh membuat Indonesia lengah. Kris menekankan bahwa kewaspadaan tetap menjadi kunci untuk mencegah penyebaran ideologi radikal yang dapat mengancam stabilitas di dalam negeri.
Hayat Tahrir al-Sham bukanlah nama baru dalam dunia terorisme internasional. Salah satu afiliasinya, Jabhat al-Nusra, memiliki kaitan erat dengan jaringan al-Qaeda. Kelompok ini juga masih tercatat dalam daftar organisasi teroris global yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Indonesia, Jabhat al-Nusra termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Hal ini membuat langkah preventif menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran pengaruh kelompok tersebut ke Indonesia.
Selain memantau aktivitas kelompok radikal, BNPT juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di Suriah. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, sebelumnya terdapat lebih dari 1.000 WNI yang berada di Suriah, terutama di wilayah konflik. Hingga kini, pemerintah telah berhasil mengevakuasi 67 orang, sementara 84 orang lainnya masih menunggu untuk dipulangkan. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari angka keseluruhan yang sempat tercatat.
Upaya evakuasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya di luar negeri, terutama di wilayah konflik. Kris menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban ideologi radikal yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.
Meskipun situasi di Suriah perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan, BNPT tetap mengadopsi pendekatan hati-hati dalam menilai perkembangan tersebut. Perbaikan ekonomi dan berfungsinya kembali fasilitas publik di beberapa wilayah memang menjadi sinyal positif. Namun, Kris menekankan pentingnya pendekatan wait and see sambil terus memantau situasi. Pemerintah Indonesia berharap pemerintahan transisi dan faksi-faksi di Suriah dapat segera menciptakan stabilitas yang berkelanjutan, memperbaiki perekonomian, dan membangun negara yang inklusif serta menghormati hak asasi manusia.
Dalam menghadapi ancaman terorisme global, BNPT tidak bekerja sendiri. Kolaborasi internasional menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan keamanan nasional. BNPT terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memahami dinamika global dan mengantisipasi segala potensi ancaman yang dapat berdampak pada Indonesia. Kris menegaskan bahwa tantangan terorisme saat ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga melibatkan dinamika internasional yang memerlukan pendekatan adaptif dan kerja sama lintas negara.
Transformasi Hayat Tahrir al-Sham menjadi lebih moderat memang perlu dicermati, tetapi tidak boleh dianggap sebagai tanda bahwa ancaman telah berkurang. Sebaliknya, langkah ini menunjukkan bagaimana kelompok radikal terus beradaptasi untuk tetap relevan di tengah perubahan dunia. Dengan pendekatan yang komprehensif, BNPT berkomitmen untuk melindungi Indonesia dari segala potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Kehadiran BNPT dalam memantau perkembangan di Suriah dan melindungi WNI menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme global. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, Indonesia diharapkan dapat terus menjaga stabilitas nasional dan melindungi warganya dari ancaman radikalisme.
